Aset desa adalah salah satu unsur yang penting dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa, yang tentunya harus dikelola dengan baik dan dengan cara yang tertib untuk mencapai pengelolaan dayaguna dan hasilguna. Sehingga manajemen aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup setiap masyarakat desa dan untuk meningkatkan pendapatan desa.
Berdasarkan undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengenai desa, pemerintah daerah harus mengawasi pengelolaan dan manajemen keuangan desa serta daya guna mengenai aset desa. Hal itu dilakukan dalam rangka pembinaan serta pengawasan yang ditujukan kepada pemerintahan desa. Berdasarkan peraturan pemerintah aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa.
Selain itu Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan tentang Aset Desa. Aset Desa ini diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 tahun 2016 yang diterbitkan pada 15 Januari 2016.
Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Di samping itu didalam menciptakan pengelolaan tata pemerihan desa yang baik (good Governance) di butuhkan kemanpuan (Knowledge, Skill, Attitude) Bagi Aparatur Pemerintah desa didalam Penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan ABPDes untuk terwujudnya Pembangunan Desa sesuai dengan Turunan UU. No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa.