Dalam melaksanakan penatausahaan asset pemerintah daerah yang masih terdapat permasalahan khususnya dalam pendataan asset pemerintah daerah yang dilakukan secara manual oleh Bidang Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA). Sehingga diperlukan perubahan dalam proses penatausahaan asset, kini menggunakan alat kerja yang disebut Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).
SIMBADA pada dasarnya ditujukan untuk membantu pengelola aset agar permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan aset yang selama ini ada bisa diminimalisir atau dihilangkan.
Permasalahan yang selama ini dialami BPKAD selaku pengelola aset diantaranya banyaknya aset daerah yang hilang atau statusnya tidak jelas, sehingga menimbulkan permasalahan dalam inventarisasi serta pengelolaan aset daerah.