Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bias menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa.

Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan desa.

📋 Materi Pokok

1. Gambaran Umum, Perencanaan & Penganggaran Keuangan Desa.

2. Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

3. Evaluasi Rancangan Perdes APBDesa.

4. Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

5. Kebijakan Keuangan Daerah dan Transfer Ke Daerah, Dana Desa, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan:

6. Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

7. Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

8. Kebijakan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

9. Kebijakan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

10. Arah kebijakan transfer ke daerah ke depan.

🎯 Maksud & Tujuan

Bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dana desa. Sedangkan Tujuan dari Bimtek adalah:

untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam Pengelolaan keuangan dana desa sesuai dengan peraturan yang baru;
untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggung-jawaban keuangan terkait Pengelolaan keuangan dana desa.

👥 Target Peserta

Kepala Desa / Lurah / Camat

BPMPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bagian Perencanaan BPMPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Sekretaris Desa dan Bendahara Desa

Anggota Pelaksana Desa atau Staf yang direkomendasikan.