Pemerintahan Daerah di era otonomi daerah dihadapkan pada berbagai tekanan dan tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi Berbicara tentang pemerintahan daerah tidak terlepas dari salah satu unsur penting didalamnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan lembaga pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra pemerintah daerah
Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran, seyogyanya aspirasi masyarakat dalam bidang pengawasan, secara melembaga sudah terwakili melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD.
Anggaran adalah salah satu bentuk perencanaan (planning) dari setiap birokrasi pemerintah yang merupakan kegiatan rutin setiap tahun penganggaran Berbasis Kinerja (performance budgeting) adalah suatu sistem penganggaran yang lebih berorientasi pada prestasi kerja yang dicapai dari penggunaan sejumlah sumberdaya (urgent) yang dinilai lebih baik daripada system anggaran tradisional (traditional budgeting) yang lebih berorientasi pada pengeluaran (urgent) yang mana realisasi pengeluaran dana dipandang sebagai prestasi kerja.