Manajemen Kehumasan Di Instansi Pemerintah

Humas merupakan sumber informasi dan penyalur informasi dari dalam ataupun luar instansi. Kehadiran humas sangat penting terutama dalam pemerintahan, karena humas juga menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Sehingga pemerintah dapat dengan bijak mengambil keputusan.

Humas berfungsi untuk memanajemen pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi, melaksanakan program organisasi, pemberi nasihat dan petunjuk, mengontrol dan menilai sikap masyarakat serta mengidentifikasi kebijakan sebuah organisasi untuk kepentingan masyarakat, melaksanakan hal hal yang berhubungan dengan keuangan dan kepegawaian.

Penggunaan teknologi yang semakin maju menuntut anggota humas memiliki skill dalam bidang komputerisasi. Akses informasi yang dikeluarkan melalui internet dan media sosial mempermudah dan mempercepat penyebarannya kepada masyarakat. Dengan demikian humas dapat menyampaikan informasi tanpa gangguan dari pihak manapun.

Dalam hal ini Pemerintah daerah mempunyai peran utama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan kepada masyarakat. Dalam menjalankan kebijakannya diperlukan peran humas agar dapat menciptakan pengertian kepada masyarakat melalui komunikasi 2 arah.

📋 Materi Pokok

1. Ruang lingkup Manajemen Kehumasan (Public Relation)

2. Perkembangan manajemen kehumasan

3. Merancang strategi kehumasan

4. Manajemen komunikasi internal dan eksternal

5. Komunikasi internal dengan pegawai

6. Komunikasi eksternal dengan media masa (pers)

7. Mengelola opini public secara efektif dan efisien

8. Memahami karakter opini public

9. Membangun opini public

10. Mengatasi krisis dalam kehumasan

11. Protokoler dan hubungan dengan Humas

12. Studi kasus dan problem solving dalam kehumasan.

🎯 Maksud & Tujuan

Bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan dalam Manajemen kehumasan di instansi pemerintah.
Tujuan dari Bimtek adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam Manajemen kehumasan di instansi pemerintah.

👥 Target Peserta

Pimpinan/Anggota Panitia Anggaran DPRD/Pemda ( Provinsi/Kabupaten/Kota).

Badan/Dinas Pengelolaan Arsip Daerah .

Bagian Humas (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Bagian/Bidang Umum, Protokol (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Bagian/Bidang Perundang-undangan, Publikasi dan Informasi (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Bagian Tata Usaha atau Staf yang direkomendasikan.