Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan 13 Kejadian Peristiwa Penting yang Mengacu pada Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan. Hal ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data bagi semua stakeholder yang membutuhkan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan secara umum. Gambaran kondisi kependudukan meliputi kuantitas, mobilitas dan persebaran penduduk.

Undang – undang nomor 24 tahun 2013 merupakan amandemen dari undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Saat ini menjadi mekanisme dan tata cara penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan 13 kejadian peristiwa penting yang mengacu pada undang – undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Dalam undang undang pasal kependudukan pasal 1 ayat 15 tertulis bahwa pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Dimana yang disebut instansi pelaksana adalah dinas kependudukan dan cacatan sipil. Dalam ayat 17 menjelaskan tentang kejadian penting yang dialami seseorang.

📋 Materi Pokok

1. Teknik Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan

2. Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

3. Tujuan Pembuatan Profil Perkembangan Kependudukan

4. Persyaratan Data Dan Pesiapan Penyusunan Profil

5. Sumber Data Registrasi Dan Sistematika Kata Pengantar

6. Teknik Penyusunan Narasi Buku Profil

7. Diskusi

🎯 Maksud & Tujuan

Pelatihan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peserta terutama dalam:

Memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang Penyusunan Profil Kependudukan.
Memberikan solusi dan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan SDM yang terkait dengan Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat dan Tepat.

👥 Target Peserta

Pimpinan/Anggota Panitia Anggaran DPRD/Pemda ( Provinsi/Kabupaten/Kota)

BPMPD Provinsi/Kota/Kabupaten

Disduk Capil Provinsi/Kota/Kabupaten

Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum dan Linmas Provinsi/Kota/Kabupaten

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, BPD dan Kaur

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani isu Kependudukan dan Desa

Perangkat Desa / Kelompok / individu masyarakat yang berada di wilayah Desa

Akademisi, Peneliti, Konsultan, Masyarakat umum serta staf yang direkomendasikan