Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN dan Lembaga Pemerintah

Teknik dan metode penyunan HPS/OE atas pengadaan barang/jasa untuk BUMN dan lembaga pemerintah memang penting sehingga harus dipelajari. Sebelum, pejabat pengadaan di instasi pemerintah mulai belajar mengenai teknik dan metode menyusun HPS/OE sebaiknya dipahami dulu pengertiannya.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) adalah perkiraan harga barang atau jasa hasil pengadaan suatu instansi yang telah disahkan oleh eksekutif dengan otoritas penuh. Fungsi penyusunan HPS/OE adalah agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperoleh harga barang/jasa pengadaan yang wajar, dapat dipertanggung jawabkan serta dilakukan sesuai kontrak.

Penyusunan HPS/OE merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan purchasing management dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, para pejabat pengadaan perlu bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi penyusunan HPS/OE.

📋 Materi Pokok

1. Proses Pengadaan Barang dan jasa.

2. Peran Owners Estimate dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Teknik Penyusunan Owners Estimate.

4. Statistik Bisnis Untuk Penyusunan Owners Estimate.

5. Perhitungan Harga Satuan dan Cost of Goods Sold.

6. Analisis Titik Pulang Pokok (Break event Point Analysis).

7. Perhitungan Harga Satuan dan Cost of Goods Sold dengan Activity-Based Costing (ABC).

8. Perhitungan OE untuk pengadaaan international, Proyek dan Jasa.

9. Konsep TCO (Total Cost of Ownership) untuk pengadaan aktiva tetap.

🎯 Maksud & Tujuan

Maksud dan Tujuan Untuk memberikan pemahaman terhadap peserta tentang Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN dan Lembaga Pemerintah.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Melalui metode ceramah, pemaparan dan diskusi yang dilsampaikan oleh narasumber yang kompeten. Materi yang akan dipaparkan dan dikusikan tentang Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN dan Lembaga Pemerintah.

👥 Target Peserta

Pimpinan pemerintah Daerah (sekretariat Daerah, Ketua dan Anggota DPRD).

Pimpinan/Direkttur RSUD, BUMN/D dan BLUD/Kepolisian/Pengadilan Tinggi/PTA.

Pejabat dan Panitia Pengadaan yang melaksanakan tugas dan Fungsi dalam PBJP, Pengguna Anggaran (PA), (KPA) Pemprov/Kab/Kota Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggota ULP, Anggota LPASALE.

Aparat pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Penyedia barang/Jasa Pemerintah.

Purchasing Director/Manager, Project manager/staff, Procurement Director/Staff, Supplier Operation Manager, Production Manager, Senior Buyers, Price Analyst, Logistics, Distribution Manager, Manufacturer

Kontraktor, Praktisi Pengadaan, Konsultan, Perguruan Tinggi. dsb.