Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu pihak atau personil yang diatur sebagai Pelaku Pengadaan (Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). Peraturan tersebut menempatkan PPK sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). Sehingga tindakan PPK dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bentuk pelimpahan kewenangan yang dimiliki oleh PA/KPA kepada PPK.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023.

Pelatihan kompetensi adalah untuk meningkatkan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga mampu memahami dasar hukum terkait pengadaan barang dan jasa, sengketa kontrak dan cara pencegahan serta penyelesaian baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

📋 Materi Pokok

1. Menyusun Spesifikasi Teknis dan Menyusun Harga Perkiraan.

2. Mengkaji Ulang Paket PBJ dan Menyusun Rancangan Kontrak PBJ.

3. Melakukan Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa.

4. Melakukan Finalisasi Dokumen Kontrak PBJ.

5. Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak PBJ.

6. Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak PBJ.

7. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak PBJ dan Menyelesaikan Permasalahan Kontrak PBJ.

8. Melakukan Penerimaan Hasil PBJ.

9. Melakukan Persiapan PBJ Secara Swakelola dan Melakukan Pelaksanaan PBJ Secara Swakelola.

10. Mengelola Kinerja dan Mengelola Risiko.

🎯 Maksud & Tujuan

Maksud dan Tujuan: Setelah mengikuti bimtek ini diharapkan peserta mampu memahami dasar hukum terkait pengadaan barang dan jasa, sengketa kontrak dan cara pencegahan serta penyelesaian baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis: Melalui metode ceramah, pemaparan dan diskusi yang dilsampaikan oleh narasumber yang kompeten. Materi yang akan dipaparkan dan dikusikan tentang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

👥 Target Peserta

Pimpinan pemerintah Daerah (sekretariat Daerah, Ketua dan Anggota DPRD).

Pimpinan/Direkttur RSUD, BUMN/D dan BLUD/Kepolisian/Pengadilan Tinggi/PTA.

Pajabat dan Panitia Pengadaan yang melaksanakan tugas dan Fungsi dalam PBJP, Pengguna Anggaran (PA), (KPA) Pemprov/Kab/Kota Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggota ULP, Anggota LPASALE (Layanan Pengadaan Secara Elekronik).

Aparat pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Penyedia barang/Jasa Pemerintah.

Kontraktor, Praktisi Pengadaan, Konsultan, Perguruan Tinggi. dsb.