Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah

Dalam melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tentunya membutuhkan tata cara khusus yang belum tentu sama dengan Pemilihan Presiden. Secara garis besar mungkin sama, tapi ada beberapa hal yang berbeda. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang politik pada umumnya, dan Pemilihan Kepala Daerah pada khususnya, memerlukan Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar masyarakat turut aktif dalam menjalankan Pemilihan Kepala Daerah dengan benar.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada adalah Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan.

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.

Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah juga dapat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah.

📋 Materi Pokok

1. Kebijakan Terkait Pemilihan Kepala Daerah

2. Tujuan Nasional Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3. Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah

4. Pokok-Pokok Substansi Pemilihan Kepala Daerah

5. Ketentuan Pilkada Serentak Tahun Pilkada Serentak

6. Pelaksanaan Pilkada

7. Hal-Hal Yang Tengah Dikoordinasikan Terkait Pelaksanaan Persiapan Pilkada

8. Pengesahan Dan Pelantikan

🎯 Maksud & Tujuan

Bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam memahami Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan Tujuan dari Bimtek adalah:

untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah di desa mengenai Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah.
meningkatkan pemahaman pada Sistem Pemilihan Kepala Daerah.

👥 Target Peserta

Pimpinan/Anggota Panitia Anggaran DPRD/Pemda ( Provinsi/Kabupaten/Kota)

Bagian Organisasi dan Tatalaksana di Sekretariat Daerah Kabupaten dan Kota

Bagian TU/Kepegawaian Setda/Setwan/Dinas/Badan/Lembaga Teknis Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota

Kepala Desa / Lurah / Camat

BPMPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bagian Perencanaan BPMPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Sekretaris Desa dan Bendahara Desa

Anggota Pelaksana Desa atau Staf yang direkomendasikan.