Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Dalam rangka mempersiapkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang sudah harus dilaksanakan mulai tahun 2015 di seluruh pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Konsekuensi diterbitkannya Permendagri 64/2013 adalah kewajiban Pemda untuk membuat Peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Penetapan Perkada paling lambat tanggal 31 Mei 2014 dan harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, khususnya di SKPKD maupun di SKPD. Selain itu, perkada tersebut juga dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti perencana dan tim anggaran pemerintah daerah. Tak terkecuali Inspektorat yang melaksanakan fungsi pengawasan wajib untuk mengetahui dalam rangka melakukan tugas reviu atas Laporan Keuangan Pemda.

📋 Materi Pokok

1. Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

2. Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual

3. Laporan Realisasi Anggaran;

4. Neraca;

5. Laporan Arus Kas; dan

6. Catatan atas Laporan Keuangan

7.  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Pertanggungjawaban APBD Berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013.

8. Studi Kasus.

🎯 Maksud & Tujuan

Bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan dalam pengelolaan keuangan dan pertanggung-jawaban keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Tujuan dari Bimtek adalah:

untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang baru;
untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggung-jawaban keuangan menuju opini wajar tanpa pengecualian.

👥 Target Peserta

Pimpinan/Anggota Panitia Anggaran DPRD/Pemda ( Provinsi/Kabupaten/Kota)

Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bagian Perencanaan dari setiap SKPD

Bagian Keuangan, Bagian Anggaran serta Bagian Tata Usaha atau Staf yang direkomendasikan.