Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2)

Pengesahan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2009, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disingkat menjadi UU PDRD ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang selama ini dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan suatu daerah, terlebih pada daerah-daerah “penghasil” yang mempunyai potensi Sumber Daya Alam yang melimpah.

Untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan data Pajak Bumi dan Bangunan serta pelayanan kepada wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Dan disamping itu, dengan terbitnya beberapa Peraturan Pemerintah mengenai pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) dan undang-Undang mengenai Pajak dan Retribusi Daerah serta pengelolaan keuangan retribusi PBB , diperlukan suatu pemahaman yang baik oleh DISPENDA dan Pemerintahan Daerah guna mempercepat peningkatan PAD.

📋 Materi Pokok

1. Pengertian dan Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

4. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

5. Pendataan Objek Pajak

6. Nomor Objek Pajak (NOP)

7. Penilaian Objek Pajak dan Proses Penghitungan Nilai

🎯 Maksud & Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dalam pelaksanaan Bimtek Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2) ini adalah untuk memfasilitasi pemahaman terhadap prinsip dan kebijakan regulasi dan permasalahan terkait Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan serta peserta memperoleh pemahaman yang mendalam menuju terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan PBB – P2.

👥 Target Peserta

Pimpinan/Anggota Panitia Anggaran DPRD/Pemda ( Provinsi/Kabupaten/Kota)

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi/Kabupaten/Kota

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi/Kabupaten/Kota

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi/Kabupaten/Kota

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bagian Perencanaan dari setiap SKPD

Bagian Keuangan, Bagian Anggaran serta Bagian Tata Usaha

Para Bendahara atau Staf yang direkomendasikan.