Peningkatan Kapasitas, Peran, Dan Fungsi Anggota DPRD

Pemerintahan Daerah di era otonomi daerah dihadapkan pada berbagai tekanan dan tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi Berbicara tentang pemerintahan daerah tidak terlepas dari salah satu unsur penting didalamnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan lembaga pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra pemerintah daerah

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran, seyogyanya aspirasi masyarakat dalam bidang pengawasan, secara melembaga sudah terwakili melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD.

Anggaran adalah salah satu bentuk perencanaan (planning) dari setiap birokrasi pemerintah yang merupakan kegiatan rutin setiap tahun penganggaran Berbasis Kinerja (performance budgeting) adalah suatu sistem penganggaran yang lebih berorientasi pada prestasi kerja yang dicapai dari penggunaan sejumlah sumberdaya (urgent) yang dinilai lebih baik daripada system anggaran tradisional (traditional budgeting) yang lebih berorientasi pada pengeluaran (urgent) yang mana realisasi pengeluaran dana dipandang sebagai prestasi kerja.

📋 Materi Pokok

1. Konsepsi Fungsi Pengawasan

2. Fungsi Pengawasan DPRD Saat Ini

3. Optimalisasi Peran DPRD Dalam Pengawasan APBD.

4. Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD.

5. Teknik Investigasi dan Pengungkapan Fakta serta Penegakan Nilai-Nilai dan Kode Etik oleh Badan Kehormatan DPRD.

6. Strategi  Membangun Komunikasi antara Legislatif dengan Basis Konstituen Melalui  Hearing dan Reses.

🎯 Maksud & Tujuan

Bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan para Aparatur Pemerintah mengenai Peran dan Fungsi DPRD. Sedangkan Tujuan dari Bimtek ini adalah:

Peserta mengerti Peran dan Fungsi DPRD
Peserta memahami Fungsi Pengawasan DPRD
Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam Membangun Komunikasi antara Legislatif dengan Basis Konstituen Melalui Hearing dan Reses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

👥 Target Peserta

Pimpinan/Anggota Panitia Anggaran DPRD/Pemda ( Provinsi/Kabupaten/Kota)

Biro Kepegawaian Provinsi

Bagian TU/Kepegawaian Setda/Setwan/Dinas/Badan/Lembaga Teknis Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bagian Perencanaan dari setiap SKPD

Bagian Tata Usaha atau Staf yang direkomendasikan