Tata Kerja Tim dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Tata kerja tim dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional adalah aspek penting dalam administrasi pemerintahan. Tanpa adanya kedua aspek ini, maka tidak mungkin proses pemerintahan dapat berjalan dengan optimal. Tata kerja tim berfungsi untuk mempermudah prosedur pelaksanaan pemerintahan daerah.

Penilaian kinerja pejabat fungsional sesuai Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), didasarkan pada sasaran kinerja pegawai dan perilaku kinerja. Sedangkan hasil kerja, diukur dengan kontrak kinerja jabatan fungsional yang harus dicapai dalam satu tahun.

Ke depan penilaian prestasi kinerja pejabat fungsional akan dilakukan melalui perencanaan kinerja pada tingkat individu yang merupakan jabaran dari rencana kinerja unit atau organisasi. Dalam hal ini, tim penilai akan membantu melakukan penilaian kompetensi pejabat fungsional di bidang fungsi tersebut. “Penilaian memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku pejabat fungsional,”

Konsep sistematika jabatan fungsional berdasarkan Undang-Undang ASN, sebenarnya sebagai penyedia sarana pembinaan karier, meningkatkan kompetensi dan profesionalitas PNS, serta meningkatkan kinerja unit atau organisasi. Selain itu, lanjut Nadimah, nama jabatan fungsional tidak lagi menggunakan nomenklatur dengan angka kredit, karena menyesuaikan dengan pengaturan yang penilaiannya pada prestasi kerja berdasarkan kontrak kinerja.

📋 Materi Pokok

1. Penilaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).

2. DUPAK diusulkan secara hirarki serta Kenaikan Pangkat.

3. Unsur yang dinilai dalam Penilaian Angka Kredit.

4. Angka Kredit Kumulatif serta Tata Kerja Tim Penilai.

5. Tugas Para Pihak dalam Penilaian Angka Kredit.

6. Tata Cara Penilaian Angka Kredit dan Komposisi Angka Kredit Kumulatif.

7. Angka Kredit Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan

🎯 Maksud & Tujuan

Untuk memberikan pemahaman terhadap peserta tentang Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan Bimtek Melalui metode ceramah, pemaparan dan diskusi yang dilsampaikan oleh narasumber yang kompeten. Materi yang akan dipaparkan dan dikusikan tentang Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.

👥 Target Peserta

Pimpinan pemerintah Daerah (sekretariat Daerah, Ketua dan Anggota DPRD).

Pimpinan/Direkttur RSUD, BUMN/D dan BLUD/Kepolisian/Pengadilan Tinggi/PTA.

Biro Kepegawaian Provinsi

Bagian Organisasi dan Tatalaksana di Sekretariat Daerah Kabupaten dan Kota

Bagian TU/Kepegawaian Setda/Setwan/Dinas/Badan/Lembaga Teknis Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bagian Perencanaan dari setiap SKPD

Bagian Tata Usaha atau Staf yang direkomendasikan.